Penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2016

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan, Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur terutama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Medan melalui Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2016. Diklat secara resmi dibuka oleh Walikota Medan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan IKhwan Habibi Daulay.

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2016 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tanggal 27 Agustus 2016 dilaksanakan di Hotel Madani Jl. Sisingamangaraja/Amaliun No. 1 Medan. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari Puskesmas se-Kota Medan dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Habibi Ikhwan Daulay menilai kegiatan ini sangat penting sebagai sarana meningkatkan keahlian sekaligus meng-update pengetahuan. Sebab, regulasi serta dinamika pengadaan barang dan jasa terus berkembang. Untuk itu Ikhwan minta kepada seluruh peserta agar mengikuti diklat ini dengan sungguh-sungguh. Meski pun diantara para peserta sudah beberapa kali mengikuti diklat serupa dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, namun beliau menegaskan agar tidak cepat berpuas diri dengan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut.

"Teruslah asah keahlian dalam menerapkan dan memahami peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, sehingga nantinya dapat menjadi ahlinya yang benar-benar kompeten dan bekerja sesuai dengan peraturan, serta menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil dan akuntabel," katanya.

Sebenarnya Kota Medan memiliki prestasi yang cukup baik untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa. Melalui Survey Integritas Sektor Publik tahun 2013 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Medan mendapatkan nilai indeks 7,15 lebih tinggi di atas nilai standar yang ditetapkan KPK yaitu 6,00. "Prestasi ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi, bukan malah membuat kita langsung berpuas diri, sehinggan nilai indeks itu bukannya semakin naik justru malah menurun," katanya

Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan dalam laporannya menyebutkan, tenaga pengajar/narasumber yang dihadirkan adalah trainer yang telah memiliki sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terdiri dari pejabat maupun praktisi yang berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. Melalui diklat ini, Fakhruddin berharap para peserta memahami gambaran umum pengadaan , prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum dalam pengadaan barang/jasa.

 

 

recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

0Komentar

Leave comment